Info berita seputar JABODETABEK

Update info berita real langsung dari Info Netizen Indonesia dilapangan dan lokasi kejadian.

Pramono Larang ASN DKI Terlambat Ikut Rapat demi Corporate Culture

image 11 Info berita seputar JABODETABEK

Ringkasan Cepat:

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ASN yang terlambat 1-2 menit dapat diminta tidak mengikuti rapat, menurut laporan ANTARA dan Kompas.com (25/10/2026).
  • Ia menyebut langkah ini bagian dari membangun corporate culture yang disiplin, transparan, dan terbuka di Pemprov DKI.
  • Belum jelas apakah ini aturan tertulis bagi seluruh ASN atau praktik di rapat yang ia pimpin sendiri, sebagaimana dicatat Republika.

Jakarta, 26 Oktober 2026 — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI yang terlambat ikut rapat. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026), sebagai bagian dari upaya membangun corporate culture. Keterlambatan satu hingga dua menit pun, menurut Pramono, bisa membuat pegawai diminta tidak mengikuti rapat.

Apa yang Sebenarnya Dikatakan Pramono?

Pramono Larang ASN DKI Terlambat Ikut Rapat demi Corporate Culture

Pramono menyampaikan hal ini saat meresmikan Gereja Masehi Advent di Jakarta Timur, menurut detikNews. Ia membandingkan kebiasaan lama dengan kondisi sekarang.

Dulu, kata Pramono, rapat di Balai Kota yang molor setengah jam dianggap biasa. Kini ia menegur keterlambatan yang hanya hitungan menit.

“…lebih baik tidak ikut rapat daripada rapat terlambat.”
— Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, 25 Oktober 2026 (dikutip ANTARA)

Pramono menyebut teguran itu ia sampaikan secara halus. Karena itu, diksi di pemberitaan berbeda-beda. ANTARA memakai kata “dilarang”, sedangkan Republika menulis ASN “diminta keluar”.

Perbedaan ini penting. Ucapan Pramono lebih menyerupai peringatan langsung di ruang rapat daripada pasal sanksi.

Mengapa Pramono Menyebut Corporate Culture?

Pramono Larang ASN DKI Terlambat Ikut Rapat demi Corporate Culture

Pramono menjelaskan bahwa yang ia bangun adalah budaya korporat. Menurut Kompas.com, ia ingin budaya kerja yang disiplin, transparan, dan terbuka, termasuk dalam menyelesaikan masalah.

Beritasatu menulis bahwa langkah ini dimaksudkan meningkatkan profesionalisme aparatur. Viva menambahkan harapan agar ASN lebih menghargai waktu dan pelayanan kepada masyarakat membaik.

Republika menyoroti sisi praktisnya. Rapat yang dimulai terlambat berpotensi menggeser agenda berikutnya, apalagi jika melibatkan banyak pejabat dengan tanggung jawab berbeda.

Pramono juga menyinggung soal pengambilan keputusan. Menurut ANTARA, ia menegaskan setiap keputusan harus melalui forum rapat dan mengaku tidak pernah memutuskan sesuatu secara pribadi.

Kompas.com mencatat satu hal lain. Pramono mengatakan tidak membedakan ASN berdasarkan dukungan politik mereka pada pemilihan gubernur sebelumnya.

Aturan Tertulis atau Praktik Pribadi?

Pramono Larang ASN DKI Terlambat Ikut Rapat demi Corporate Culture

Inilah pertanyaan yang belum terjawab. Republika menulis bahwa pernyataan Pramono belum merinci apakah larangan tersebut sudah dituangkan dalam aturan tertulis untuk seluruh ASN DKI.

Bisa juga ini praktik kedisiplinan di rapat yang ia pimpin langsung. Dari laporan media yang kami telaah, belum ada dokumen aturan yang dirujuk.

Selama dokumen itu belum ada, tiga hal perlu dibedakan:

  • Pernyataan gubernur: sudah disampaikan terbuka dan dikutip banyak media.
  • Kebijakan tertulis: belum terkonfirmasi dalam laporan yang tersedia.
  • Sanksi bagi pegawai: belum disebutkan sama sekali.

Pembaca sebaiknya tidak menyimpulkan ada hukuman formal bagi ASN yang terlambat. Pernyataan tersebut baru menunjukkan sikap pimpinan.

Mengapa Soal Waktu dan Disiplin Jadi Sorotan

Warga sedang dilayani dengan cepat oleh pegawai negeri di loket pelayanan publik terpadu (PTSP).

Isu ketepatan waktu birokrasi menyentuh banyak hal. Waktu yang terbuang di rapat berarti layanan publik yang tertunda.

Soal nilai waktu, kami juga pernah mengulas dampak penutupan jalan Jakarta Running Festival bagi waktu dan penghasilan pekerja. Di sana, waktu perjalanan pekerja ikut diperhitungkan sebagai biaya sosial.

Isu kepegawaian pemerintah pun kerap menjadi perhatian publik, misalnya status manajer Kopdes Merah Putih dengan kontrak dua tahun. Pegawai pemerintah pada dasarnya bekerja dengan aturan dan ukuran kinerja yang diawasi masyarakat.

Cara pejabat daerah menyampaikan pesan ke publik juga selalu diuji. Contohnya pernyataan Herman Deru soal asap dan karhutla yang menuai kritik.

Pernyataan Pramono tentang rapat kini ikut masuk ke daftar itu. Ukurannya bukan pada tegasnya kalimat, melainkan pada konsistensi penerapannya.

Kronologi Peristiwa

WaktuKejadianSumber
Sebelumnya (tanpa tanggal)Pramono menyebut rapat Balai Kota yang telat setengah jam dulu dianggap biasaKompas.com, IDN Times
Minggu, 25/10/2026Pramono menyatakan keterlambatan 1-2 menit bisa membuat ASN diminta tak ikut rapatANTARA, detikNews
Minggu, 25/10/2026Media melaporkan bahwa belum jelas apakah ada aturan tertulisRepublika
Senin, 26/10/2026Belum ada rujukan dokumen aturan dalam laporan yang ditelaahPenelusuran redaksi

Apa Selanjutnya?

Pemandangan luar gedung Balai Kota DKI Jakarta pada siang hari, merepresentasikan institusi yang menunggu kejelasan regulasi.

Ada beberapa hal yang layak dipantau. Pertama, apakah Pemprov DKI menerbitkan penjelasan resmi atau surat edaran tentang disiplin rapat.

Kedua, apakah praktik ini berlaku untuk semua perangkat daerah atau hanya rapat yang dipimpin gubernur. Ketiga, bagaimana respons ASN dan pihak pengawas kepegawaian.

Kami akan memperbarui artikel ini jika ada keterangan resmi tambahan. Untuk saat ini, fakta yang bisa dipegang adalah pernyataan Pramono pada 25 Oktober 2026 dan belum adanya rincian aturan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah ASN DKI yang terlambat 1 menit pasti dilarang ikut rapat?

Belum tentu. Pramono menyatakan keterlambatan 1-2 menit bisa membuat pegawai diminta tidak ikut rapat, tetapi laporan media belum menyebut aturan tertulis atau sanksi baku.

Di mana dan kapan Pramono menyampaikan pernyataan ini?

Di Jakarta Timur pada Minggu, 25 Oktober 2026, menurut ANTARA dan Kompas.com. Menurut detikNews, ia berbicara saat meresmikan Gereja Masehi Advent.

Apa yang dimaksud corporate culture oleh Pramono?

Menurut Kompas.com, budaya kerja yang disiplin, transparan, dan terbuka, termasuk dalam menyelesaikan masalah.


Artikel ini ditulis oleh Wyatt untuk menyalajktku. Sumber: ANTARA, Kompas.com, detikNews, Republika, Beritasatu, IDN Times, Viva, Lingkar.news.

Referensi utama: ANTARA | Kompas.com | Republika

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *