Ringkasan Cepat:
- Kemenkes mencatat 2.365 orang masih dipasung akibat gangguan jiwa berat hingga triwulan III 2026, menurut Bloomberg Technoz (10 Oktober 2026).
- Sekitar 34 daerah masih perlu diverifikasi sebelum status bebas pasung dipastikan.
- Pemasungan menutup akses pengobatan dan menyangkut hak asasi manusia.
Jakarta, 12 Oktober 2026 — Ternyata 2365 orang masih dipasung, Kemenkes catat triwulan III 2026. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menyampaikan angka itu di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Pemerintah memperkuat penanganan pemasungan dan memverifikasi sekitar 34 daerah yang berpotensi bebas pasung.
Mengapa Ini Penting?

Angka 2.365 bukan sekadar statistik. Di baliknya ada orang dengan psikosis akut atau skizofrenia yang kehilangan kebebasan bergerak dan akses pengobatan. Rinciannya dilaporkan Detikcom.
Kemenkes mendefinisikan pemasungan sebagai pembatasan gerak, pengikatan, atau pengekangan fisik terhadap orang yang berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa. Akibatnya, mereka kehilangan kebebasan, termasuk kebebasan mengakses layanan kesehatan, seperti dikutip Antara.
Menurut Imran, pemasungan juga mencakup tindakan mengurung orang dengan gangguan jiwa hingga geraknya terbatas. Penjelasan itu dimuat Bloomberg Technoz.
“Karena ini menyangkut selain kesehatan, tapi juga hak asasi manusia.”
— Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026)
Angka ini juga punya riwayat. Antara melaporkan kasus pemasungan yang tercatat Kemenkes naik dari 981 pada 2023 menjadi 1.794 pada 2024, lalu 2.442 pada 2025. Pada triwulan I 2026, tercatat sekitar 1.443 kasus.
Antara menyebut kenaikan itu sebagai tren pelaporan. Jadi, angka antarperiode ini sebaiknya dibaca sebagai data pencatatan, bukan otomatis lonjakan kejadian.
Reaksi dan Dampak

Dari sisi klinis, pemasungan dinilai mencerminkan keterbatasan layanan. Spesialis kesehatan jiwa Hervita Diatri dari FKUI-RSCM menyebut praktik ini menunjukkan layanan kesehatan jiwa belum menjangkau semua orang, menurut Media Kompeten.
Hervita juga menyoroti dampak administratif. Keluarga kadang menganggap anggota yang dirantai tidak perlu KTP. Akibatnya, status kependudukan pasien terabaikan dan akses layanan makin sulit.
Hambatan lain datang dari lingkungan keluarga. Kemenkes menyebut stigma sosial, keterlambatan penemuan kasus, dan penolakan orang tua terhadap kondisi anak, seperti dilaporkan Harianjogja.com.
Faktor biaya juga disebut. FinansialInsight melaporkan pemasungan umumnya terjadi karena akses layanan terbatas, biaya pengobatan, dan stigma. Tekanan ekonomi rumah tangga memang nyata di banyak tempat. Contohnya kisah buruh pengupas bawang di Pasar Legi Solo yang diupah Rp600 per kilogram.
“Data Kemenkes Triwulan III 2026 sudah mencatat 2.365 orang yang masih dipasung di Indonesia.”
— Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta
Persoalan ini beririsan dengan celah layanan depresi. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyebut dari sekitar 3 juta penduduk dengan depresi, baru 12,7 persen yang tertangani, menurut Niaga.Asia.
Kemenkes juga menyediakan layanan krisis kesehatan jiwa lewat Healing119.id. Layanan itu telah diakses 284.916 pengguna melalui telepon maupun percakapan daring.
Kronologi Data

| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 2023 | Kemenkes mencatat 981 kasus pemasungan | Antara |
| 2024 | Kasus tercatat naik menjadi 1.794 | Antara |
| 2025 | Kasus tercatat mencapai 2.442 | Antara |
| Triwulan I 2026 | Tercatat sekitar 1.443 kasus | Antara |
| Triwulan III 2026 | Kemenkes mencatat 2.365 orang masih dipasung | Bloomberg Technoz, Detikcom |
| Jumat, 9 Oktober 2026 | Imran Pambudi menyampaikan data dan rencana verifikasi 34 daerah | Bloomberg Technoz |
Apa Selanjutnya?

Langkah terdekat adalah verifikasi daerah. Kemenkes memastikan status bebas pasung ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan. Proses ini dilakukan karena sejumlah daerah masih berbeda memahami definisi pemasungan.
Pemerintah juga memberi penghargaan kepada kabupaten dan kota yang berhasil membebaskan orang dengan gangguan jiwa dari pemasungan, menurut Imran.
Pembebasan saja tidak cukup. Buletin Finansial melaporkan Kemenkes mendorong pemerintah daerah menyediakan layanan lanjutan. Tanpa pendampingan, risiko pemasungan ulang tetap tinggi. Data triwulan III 2026 menjadi titik tolak evaluasi menuju akhir tahun.
Di tingkat nasional, isu kemiskinan dan program prioritas masuk dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo di MPR. Program layanan dasar lain, seperti MBG yang kembali berjalan setelah enam poin perbaikan, juga bergantung pada kemampuan daerah menjalankannya. Kesehatan jiwa membutuhkan kapasitas serupa, mulai dari puskesmas hingga rujukan.
FAQ
Berapa orang yang masih dipasung menurut Kemenkes?
Kemenkes mencatat 2.365 orang masih dipasung akibat gangguan jiwa berat hingga triwulan III 2026, menurut data yang disampaikan Imran Pambudi pada 9 Oktober 2026.
Apa yang dimaksud pemasungan?
Pemasungan adalah pembatasan gerak, pengikatan, atau pengekangan fisik terhadap orang yang berisiko atau mengalami gangguan jiwa. Menurut Imran, pengurungan juga termasuk.
Ke mana mencari bantuan saat krisis kesehatan jiwa?
Kemenkes menyediakan layanan krisis lewat Healing119.id. Untuk kondisi darurat, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat.
Artikel ini ditulis oleh Wyatt, penulis di menyalajktku.















Leave a Reply