Info berita seputar JABODETABEK

Update info berita real langsung dari Info Netizen Indonesia dilapangan dan lokasi kejadian.

15 Mahasiswa Beri Gibran Ultimatum, Aksi Berjilid Disiapkan Jumat Ini

image 4 Info berita seputar JABODETABEK

Sorotan:

  • 15 perwakilan BEM UBK beri ultimatum 5×24 jam ke Wapres Gibran
  • Tuntutan mencakup MBG, subsidi UKT, UU Polri, dan stabilitas rupiah
  • Istana Wapres bantah ada kesepakatan soal tenggat waktu

JAKARTA — Lima belas mahasiswa Universitas Bung Karno menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pada Senin malam (15/6/2026), memberi tenggat 5×24 jam sebelum mengancam aksi jilid kedua yang lebih besar.

Konteks: Mengapa Ini Penting?

15 Mahasiswa Beri Gibran Ultimatum, Aksi Berjilid Disiapkan Jumat Ini

Pertemuan ini buntut dari demonstrasi siang hari bertajuk “Tata Ulang Indonesia” di kawasan Patung Kuda dan Medan Merdeka Selatan, yang diikuti BEM Universitas Bung Karno (UBK) bersama mahasiswa dari Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka. Aksi ini bukan kejadian berdiri sendiri. Gelombang protes mahasiswa sudah berlangsung sejak awal Juni, dimulai dari aksi besar BEM UI bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026, yang diikuti BEM se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, dan beberapa elemen masyarakat lain. Tuntutan saat itu mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga evaluasi program MBG — isu yang kemudian bergulir dan diangkat kembali oleh BEM UBK pekan ini.

Sebelum tiba di Istana Wapres, massa BEM UBK sempat terlibat dorong-dorongan dengan polisi saat berupaya bergerak menuju kawasan Patung Kuda. Setelah orasi dan penyampaian tuntutan, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB. Namun secara terpisah, 15 perwakilan mahasiswa sudah lebih dulu dipanggil Gibran untuk berdialog. Mereka berjalan kaki sejauh kurang lebih satu kilometer dari titik demonstrasi di depan Gedung BSI menuju Istana Wapres, dikawal tim pengamanan dan diikuti awak media. Sebelum masuk, rombongan menjalani pemeriksaan melalui pintu metal detector di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengatakan delegasi menyerahkan memorandum hasil kajian internal yang dibagi menjadi tiga klaster tuntutan. Pertama, klaster fiskal dan pendidikan: moratorium serta audit transparan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan, dengan efisiensi anggarannya dialihkan untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi.

Kedua, klaster hukum dan supremasi sipil: rekomendasi resmi ke DPR RI agar melakukan kajian ulang atau legislative review terhadap UU Polri yang baru disahkan. Ketiga, klaster moneter dan energi: desakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional, yang menurut mahasiswa terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat.

Pertemuan tertutup ini berlangsung sekitar satu jam. Wapres dilaporkan mencatat setiap poin tuntutan dalam buku kecilnya, lalu mengantar para mahasiswa hingga ke pendopo istana untuk berfoto bersama sebelum kembali masuk ke dalam.

Reaksi dan Dampak

15 Mahasiswa Beri Gibran Ultimatum, Aksi Berjilid Disiapkan Jumat Ini

Usai pertemuan, Abdi menegaskan ultimatum yang diberikan kepada pemerintah dalam keterangan pers di luar Istana Wapres.

“Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid.” — Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK (15 Juni 2026, Istana Wapres)

Ia juga menyebut bahwa kesediaan Gibran berdialog merupakan langkah positif, meski ia tetap mempertanyakan mengapa pihak Istana tidak ikut membubuhkan tanda tangan pada memorandum yang diserahkan.

Namun pihak Istana memberi tanggapan berbeda soal status pertemuan tersebut. Staf Khusus Wapres, Nico Harjanto, menegaskan tidak ada kesepakatan formal apa pun yang dibuat, termasuk soal tenggat waktu 5×24 jam.

“Tidak ada kesepakatan, termasuk soal 5×24 jam. Pak Wapres hanya mendengarkan.” — Nico Harjanto, Staf Khusus Wakil Presiden

Nico menambahkan, soal tuntutan moratorium MBG, Gibran menilai program tersebut tetap dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), khususnya kelompok lanjut usia dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama. Karena itu, arah tindak lanjutnya kemungkinan berupa evaluasi tata kelola MBG di wilayah tersebut, bukan penghentian total program. Sementara itu, Plt. Sekretaris Wapres, Al Muktabar, menyebut seluruh aspirasi akan menjadi bahan pertimbangan Gibran untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto, sesuai batas kewenangan yang diatur perundang-undangan.

Aksi serupa dengan tuntutan sejenis juga digelar mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Lampung pada hari yang sama, menandakan isu ini sudah menyebar ke luar Jakarta dan tidak lagi terbatas pada satu kampus saja.

Apa Selanjutnya?

15 Mahasiswa Beri Gibran Ultimatum, Aksi Berjilid Disiapkan Jumat Ini

Abdi menegaskan tenggat 5×24 jam itu jatuh paling lambat Jumat, 19 Juni 2026. Ia menyebut, jika dalam rentang waktu tersebut pemerintah tidak menunjukkan progres terhadap realisasi tuntutan, maka mahasiswa akan menilai pemerintah telah mengabaikan aspirasi publik — kondisi yang menurutnya dapat dianggap sebagai bentuk cacat legitimasi moral.

Konsolidasi terakhir sebelum aksi pertama digelar di Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu, 10 Juni 2026 malam — menunjukkan jaringan mahasiswa lintas kampus sudah terbentuk sejak sebelum demonstrasi pecah, dan kemungkinan akan kembali diaktifkan jika aksi jilid kedua benar-benar terwujud. BEM UBK sendiri telah menyatakan bahwa mediasi dengan Gibran tidak menjadi alasan untuk membatalkan rencana demonstrasi lanjutan berskala lebih besar, terlepas dari hasil dialog yang sudah berlangsung.

Dengan adanya perbedaan narasi antara BEM UBK dan Istana soal status “kesepakatan” ini, Jumat menjadi titik krusial: apakah pemerintah merespons secara konkret terhadap tiga klaster tuntutan tersebut, atau gelombang aksi mahasiswa lintas kampus benar-benar bergulir lebih besar dari sebelumnya.

Sebagai catatan, dinamika politik domestik seperti ini terjadi di tengah Indonesia yang juga menghadapi tekanan dari isu strategis lain, mulai dari ketegangan kapal asing di kawasan Indo-Pasifik hingga upaya pemerataan akses digital lewat program seperti “Internet Rakyat” — dua isu yang sama-sama menyoroti bagaimana kebijakan pusat berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.


Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *