Info berita seputar JABODETABEK

Update info berita real langsung dari Info Netizen Indonesia dilapangan dan lokasi kejadian.

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR, Ada Apa dengan Pengesahan UU Perampasan Aset?

ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis, 19 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya persoalan akses publik terhadap naskah rancangan. Laporan disampaikan pada hari yang sama ketika DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Sementara ICW mempertanyakan transparansi prosesnya, pimpinan DPR menyatakan pembahasan telah melibatkan partisipasi publik.

menyalajktku – Kabar mengenai laporan ICW terhadap dua pimpinan DPR menjadi perhatian dalam perkembangan politik dan hukum Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik terkait proses pembentukan UU Perampasan Aset. Persoalan yang disoroti bukan sekadar isi undang-undang, melainkan juga keterbukaan proses pembahasannya.

Pengaduan tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, yang mewakili Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Laporan diserahkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Pada hari yang sama, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.

Menurut ICW, naskah rancangan undang-undang tidak disebarluaskan secara memadai kepada masyarakat selama proses pembahasan. Organisasi tersebut menilai kondisi itu menghambat kesempatan publik untuk membaca dan memberikan masukan terhadap regulasi yang sedang disusun. Namun, pengaduan etik tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pemeriksaan oleh MKD, bukan keputusan bahwa kedua anggota DPR telah melakukan pelanggaran.

Kronologi Laporan ICW ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Polemik ini tidak muncul secara tiba-tiba setelah pengesahan UU Perampasan Aset. Sebelumnya, ICW telah menyampaikan keberatan terhadap keterbukaan dokumen dan proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Organisasi itu juga mengirimkan somasi kepada DPR yang menurut keterangan ICW memiliki tenggat pada 16 November 2026.

ICW menyatakan bahwa hingga pengaduan diajukan, pihaknya belum memperoleh respons atas somasi tersebut. Mereka juga mengaku belum pernah diundang untuk terlibat dalam pembahasan rumusan UU Perampasan Aset. Klaim mengenai kurangnya akses dan pelibatan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam laporan kepada MKD.

KRONOLOGI PERISTIWA

  1. 16 November 2026 — Tenggat somasi ICWMenurut ICW, tenggat somasi kepada DPR telah lewat tanpa respons yang mereka terima.
  2. 18 November 2026 — Pembahasan tingkat pertamaHabiburokhman menyampaikan penjelasan mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berjalan sejak 2025.
  3. 19 November 2026 — Pengesahan dan pengaduanDPR mengesahkan RUU menjadi undang-undang, sementara ICW bersama koalisi menyampaikan pengaduan etik ke MKD.
  4. 20 November 2026 — Perkembangan laporanMedia memberitakan bahwa surat pengaduan telah diterima sekretariat MKD, tetapi belum ada keputusan etik yang diumumkan.

Mengapa ICW Mempermasalahkan Draf UU Perampasan Aset?

Salah satu inti pengaduan ICW adalah persoalan keterbukaan dokumen rancangan undang-undang. Menurut organisasi tersebut, masyarakat seharusnya memperoleh kesempatan untuk mempelajari substansi regulasi sebelum proses pengesahan selesai. Akses terhadap naskah menjadi penting karena masukan publik membutuhkan informasi yang cukup mengenai pasal-pasal yang dibahas.

ICW mengaku tidak menemukan dokumen rancangan yang dibutuhkan melalui kanal resmi DPR. Ibrahim juga menyatakan bahwa organisasi masyarakat sipil belum mendapatkan akses terhadap draf tersebut hingga pengesahan berlangsung. Berdasarkan kondisi itu, koalisi meminta MKD memeriksa dugaan pelanggaran etik yang mereka laporkan.

Persoalan ini berkaitan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang bermakna tidak hanya dinilai dari jumlah pertemuan yang diselenggarakan, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk mengetahui substansi rancangan dan menyampaikan pendapat. Meski begitu, penilaian apakah proses tertentu telah memenuhi kewajiban hukum dan etik membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen serta fakta pelaksanaannya.

UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang berkaitan dengan mekanisme penanganan aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Secara umum, aturan perampasan aset bertujuan menyediakan kerangka hukum untuk menelusuri, mengelola, dan merampas aset berdasarkan syarat serta prosedur yang ditetapkan undang-undang. Pengaturannya juga perlu memperhatikan perlindungan hak pihak yang berkepentingan dan mekanisme pengawasan.

Pembahasan mengenai perampasan aset telah menjadi bagian dari diskusi reformasi hukum Indonesia selama bertahun-tahun. Regulasi ini sering dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas dan perlindungan hukumnya bergantung pada rumusan pasal serta pelaksanaan di lapangan.

Pada 19 November 2026, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pengesahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses legislasi yang telah berlangsung lama. Di sisi lain, munculnya pengaduan ICW menunjukkan adanya perbedaan penilaian mengenai keterbukaan proses pembentukan aturan tersebut.

Respons Habiburokhman: DPR Klaim Telah Menggelar 87 Rapat Audiensi

Menanggapi persoalan partisipasi publik, Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Ia menyebut Komisi III DPR telah menyelenggarakan 87 rapat audiensi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan luasnya proses konsultasi yang dilakukan selama pembahasan rancangan undang-undang.

Pernyataan tersebut memberikan perspektif berbeda dari klaim ICW mengenai kurangnya pelibatan masyarakat sipil. Di satu sisi, DPR menekankan banyaknya forum audiensi yang telah diselenggarakan. Di sisi lain, ICW mempersoalkan akses terhadap naskah rancangan dan kesempatan organisasinya untuk berpartisipasi secara langsung.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi legislasi memiliki beberapa aspek yang perlu dinilai secara terpisah. Banyaknya rapat tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai keterbukaan dokumen, sebagaimana tidak diundangnya satu organisasi tidak otomatis membuktikan seluruh proses tertutup. Pemeriksaan terhadap daftar peserta, dokumen yang dipublikasikan, serta waktu penyediaannya dapat membantu menjelaskan persoalan tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan UU Perampasan Aset. Dalam pidatonya, Puan menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang telah melalui proses partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan pandangannya bahwa proses pembahasan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Puan menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses dan mencermati proses pembahasan undang-undang tersebut. Pernyataan ini menjadi bagian penting dari respons DPR terhadap kritik mengenai transparansi legislasi. Namun, ICW tetap mempertanyakan akses terhadap dokumen rancangan yang menurut mereka belum tersedia secara memadai.

Dengan demikian, terdapat dua posisi yang perlu dibedakan dalam pemberitaan ini. ICW menilai terdapat persoalan keterbukaan dan partisipasi, sementara pimpinan DPR menyatakan proses pembahasan telah melibatkan masyarakat. Penentuan apakah terjadi pelanggaran etik menjadi kewenangan mekanisme pemeriksaan yang berlaku, bukan kesimpulan yang dapat diambil hanya dari pernyataan salah satu pihak.

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas terkait penegakan kode etik anggota dewan. Lembaga ini dapat menangani pengaduan mengenai dugaan pelanggaran etik sesuai tata cara dan kewenangan yang berlaku. Keberadaannya menjadi salah satu mekanisme akuntabilitas internal di lingkungan parlemen.

Dalam kasus laporan ICW, MKD menjadi lembaga yang dituju karena pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dua anggota DPR. Pemeriksaan dapat mencakup kelengkapan pengaduan, informasi pendukung, dan keterangan dari pihak terkait sesuai prosedur. Namun, diterimanya surat pengaduan belum berarti laporan tersebut telah terbukti atau telah menghasilkan keputusan.

Menurut keterangan Ibrahim yang diberitakan JPNN pada 20 November 2026, surat pengaduan telah diterima sekretariat MKD dan memperoleh nomor administrasi. Sementara itu, CNN Indonesia melaporkan bahwa hingga berita diterbitkan, belum terdapat respons resmi MKD mengenai substansi pengaduan. Dengan demikian, perkembangan yang dapat dikonfirmasi pada saat itu masih berada pada tahap penyampaian laporan.

Apakah Laporan ICW Bisa Membatalkan UU Perampasan Aset?

Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah pengaduan terhadap pimpinan DPR dapat langsung membatalkan undang-undang yang baru disahkan. Secara hukum, laporan etik kepada MKD dan pengujian undang-undang merupakan dua mekanisme yang berbeda. MKD menangani persoalan etik anggota DPR, bukan memutus konstitusionalitas suatu undang-undang.

Apabila terdapat pihak yang menilai proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme yang relevan adalah pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut memiliki persyaratan dan batas waktu pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai konstitusionalitas pembentukan undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, laporan ICW kepada MKD tidak otomatis mengubah status hukum UU Perampasan Aset. Pengaduan tersebut berfokus pada pertanggungjawaban etik anggota DPR atas tindakan yang dipersoalkan. Setiap perkembangan hukum lebih lanjut perlu dilihat berdasarkan proses dan keputusan resmi dari lembaga yang berwenang.

10 Info berita seputar JABODETABEK

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara demokratis. Masyarakat membutuhkan informasi yang memadai untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan disusun dan apa dampaknya terhadap kehidupan mereka. Tanpa akses tersebut, partisipasi publik berisiko menjadi terbatas pada kelompok yang memperoleh informasi lebih awal.

Dalam pembahasan regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset, keterbukaan dokumen memiliki relevansi khusus. Aturan tersebut dapat menyangkut kewenangan negara, prosedur hukum, dan perlindungan hak atas harta benda. Karena itu, masyarakat perlu memahami ruang lingkup ketentuan yang akan diterapkan serta mekanisme pengawasannya.

Keterbukaan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembahasan melalui masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang berkepentingan. Namun, penyelenggaraan partisipasi tetap harus dinilai berdasarkan bukti mengenai kesempatan yang diberikan dan proses yang benar-benar berlangsung. Polemik antara ICW dan DPR menjadi contoh pentingnya dokumentasi yang jelas dalam setiap tahapan legislasi.

Indonesia Corruption Watch merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pemberantasan korupsi dan pengawasan kebijakan publik. Organisasi ini melakukan penelitian, advokasi, serta pemantauan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks UU Perampasan Aset, ICW turut menyoroti proses pembentukan regulasi yang berkaitan dengan penanganan aset hasil tindak pidana.

Pengaduan kepada MKD merupakan salah satu bentuk penggunaan mekanisme kelembagaan untuk menyampaikan keberatan. Namun, sebagaimana laporan dari pihak lain, klaim yang diajukan tetap perlu diuji berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga proses pemeriksaan yang adil bagi pelapor maupun pihak yang dilaporkan.

Perhatian masyarakat terhadap perkembangan laporan juga menjadi bagian dari pengawasan publik atas lembaga negara. Masyarakat dapat mengikuti informasi mengenai tindak lanjut MKD, dokumen legislasi yang tersedia, dan penjelasan resmi pihak terkait. Dengan demikian, diskusi mengenai kasus ini dapat berfokus pada fakta dan prosedur, bukan sekadar perdebatan antarfigur politik.

Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada 19 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan UU Perampasan Aset, terutama mengenai akses masyarakat terhadap naskah rancangan. Laporan disampaikan bersamaan dengan pengesahan undang-undang tersebut oleh DPR.

ICW menyatakan bahwa dokumen rancangan tidak tersedia secara memadai dan organisasinya belum dilibatkan dalam pembahasan. Sementara itu, Habiburokhman menyebut DPR telah mengadakan 87 rapat audiensi, dan Puan menyatakan pembahasan telah melalui partisipasi publik. Perbedaan keterangan tersebut memerlukan penilaian berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi.

Hingga 20 November 2026, laporan diketahui telah diterima sekretariat MKD, tetapi belum terdapat keputusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada mekanisme pemeriksaan dan respons resmi lembaga terkait. Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang.

Referensi

  1. CNN Indonesia. (20 November 2026). ICW Adukan Puan & Habiburokhman ke MKD DPR Terkait UU Perampasan Aset. Baca CNN Indonesia.
  2. Media Indonesia. (19 November 2026). Puan dan Habiburokhman Dilaporkan ke MKD Terkait UU Perampasan Aset. Baca Media Indonesia.
  3. JPNN. (20 November 2026). ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset. Baca JPNN.
  4. Warta Ekonomi. (20 November 2026). ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Usai Sahkan UU Perampasan Aset, Ada Apa? Baca Warta Ekonomi.
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Referensi kerangka hukum pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *