Ringkasan Cepat:
- PP SEMMI menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 jika dinilai tak punya legitimasi mewakili bangsa Indonesia
- Sikap disampaikan Ketum PP SEMMI Zulhadi Ariza dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026)
- PP KAMMI lebih dulu menyatakan sikap serupa, menyoroti dugaan ancaman penyanderaan anggota DPR
- AMPB memastikan aksinya damai dan membawa dua tuntutan soal pemberantasan korupsi
Jakarta, 27 Agustus 2026 — Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) menolak seruan aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026, jika aksi itu dianggap tak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia.
Mengapa Ini Penting?

Sikap PP SEMMI disampaikan Ketua Umumnya, Zulhadi Ariza, dalam jumpa pers di sebuah warung kopi di Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026), didampingi puluhan mahasiswa anggota organisasi. Ada lima poin pernyataan sikap yang dibacakan saat itu, salah satunya menyoroti risiko provokasi dan perpecahan jika aksi tak dikawal etika demokrasi yang jelas.
“…rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.” — Zulhadi Ariza, Ketua Umum PP SEMMI, 25 Agustus 2026
Isu ini penting karena bersinggungan langsung dengan agenda legislasi yang sedang didorong ke DPR RI: pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Tuntutan ini bukan isu baru — publik masih mengikuti perkembangan sejumlah kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjadi alasan kelompok masyarakat mendesak RUU tersebut segera rampung. PP SEMMI menegaskan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional, tetapi meminta pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum, tanpa mengganggu ketertiban umum atau merusak fasilitas publik.
Reaksi dan Dampak

PP SEMMI bukan satu-satunya organisasi mahasiswa yang bersikap menolak. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) lebih dulu menyatakan penolakan serupa dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026). KAMMI menyoroti rekam jejak pernyataan salah satu koordinator AMPB yang dinilai mengarah pada ancaman menyandera anggota DPR terkait tuntutan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
“Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional.” — Muhammad Amri Akbar, Ketua Umum PP KAMMI, 21 Agustus 2026
Di sisi lain, koordinator AMPB, Supriyono yang akrab disapa Botok, membantah tudingan tersebut. Ia memastikan aksi warga Pati murni gerakan organik yang tidak didanai pihak mana pun, tidak membawa agenda melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta hanya mendukung gerakan masyarakat Jabodetabek yang turut turun pada 27 Agustus. Pola tekanan massa terhadap pemerintah lewat aksi turun jalan sebenarnya bukan hal baru sepanjang 2026 — beberapa bulan sebelumnya, sekelompok mahasiswa sempat menyampaikan ultimatum langsung ke Wakil Presiden Gibran di Istana Wapres.
Menurut Kepolisian Daerah Metro Jaya, hingga Rabu (26/8/2026) baru dua kelompok yang resmi mengirim surat pemberitahuan aksi — AMPB dan Aliansi Masyarakat Putih (AMP) — dengan estimasi massa sekitar 500 orang di kawasan Gedung DPR/MPR. Selain AMPB, setidaknya tiga kelompok lain dijadwalkan turut menyampaikan aspirasi berbeda di lokasi yang sama pada hari yang sama: Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dengan sepuluh tuntutan bertajuk #MerebutKembaliIndonesia, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) yang justru turun untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Kronologi Peristiwa

| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| 13 Agustus 2026 | Warga Pati menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Pati, menuntut sidang paripurna soal RUU Perampasan Aset |
| 21 Agustus 2026 | PP KAMMI menyatakan menolak rencana aksi AMPB di Gedung DPR RI |
| 24 Agustus 2026 | Koordinator AMPB, Botok, menegaskan aksi merupakan gerakan organik dan tidak didanai pihak mana pun |
| 25 Agustus 2026 | PP SEMMI menyatakan sikap menolak seruan aksi AMPB dalam jumpa pers di Kebayoran Baru |
| 26 Agustus 2026 | Rombongan bus warga Pati tiba di Jakarta; massa mulai mendirikan posko di depan Gedung DPR |
| 27 Agustus 2026 | Aksi AMPB dan sejumlah kelompok lain dijadwalkan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan |
Apa Selanjutnya?

AMPB memastikan aksinya akan berlangsung damai dengan dua tuntutan utama: mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, atau setidaknya memberikan pernyataan sikap tertulis soal komitmen pengesahannya. Sementara itu, PP SEMMI dan PP KAMMI mendorong agar seluruh elemen masyarakat tetap mengedepankan dialog dan cara-cara konstitusional, sembari mengajak publik turut memberi perhatian pada penanganan bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Perkembangan lapangan pada hari pelaksanaan aksi — termasuk jumlah massa final dan respons DPR RI atas tuntutan yang diajukan — akan menentukan apakah ketegangan antarkelompok ini mereda atau justru berlanjut ke agenda-agenda aksi berikutnya.
Artikel ini ditulis oleh Wyatt, redaksi di menyalajktku.com.















Leave a Reply