menyalajktku – Laut China Selatan lagi-lagi jadi panggung drama geopolitik kelas dunia. Kalau biasanya yang sering adu tensi itu China sama Amerika Serikat atau Filipina, kali ini yang masuk spotlight justru Belanda. Yes, negara Eropa yang terkenal dengan kincir angin dan sepak bolanya itu mendadak ikut terseret dalam ketegangan kawasan Indo-Pasifik setelah kapal perang mereka terlibat konfrontasi dengan militer China di sekitar Kepulauan Paracel.
Insiden ini langsung menarik perhatian dunia karena menunjukkan kalau Laut China Selatan bukan lagi isu regional Asia semata. Kawasan tersebut sekarang sudah menjadi arena persaingan kepentingan global, di mana negara-negara Eropa pun mulai aktif menunjukkan kehadiran militernya.
Awal Mula Ketegangan
Konfrontasi ini melibatkan kapal fregat Angkatan Laut Kerajaan Belanda, HNLMS De Ruyter. Menurut pernyataan militer China, kapal tersebut dianggap memasuki wilayah sekitar Kepulauan Paracel yang diklaim sebagai bagian dari teritorial China. Beijing menuduh kapal Belanda melakukan aktivitas yang dianggap melanggar kedaulatan wilayahnya, termasuk menerbangkan helikopter dari kapal perang tersebut.
Sebagai respons, Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk melakukan pengusiran. Tidak hanya memberikan peringatan verbal, China juga mengaku menggunakan metode peperangan elektronik atau electronic warfare untuk memberi tekanan kepada kapal Belanda agar meninggalkan area tersebut.
Dari sudut pandang China, tindakan itu dianggap sebagai langkah sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Namun dari sisi Belanda, tuduhan tersebut langsung dibantah.
Belanda: Kami Berlayar Sesuai Hukum Internasional
Pemerintah Belanda menegaskan bahwa HNLMS De Ruyter beroperasi sesuai hukum internasional, khususnya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Menurut mereka, kapal tersebut sedang menjalankan misi diplomatik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra di wilayah tersebut.
Buat Belanda, pelayaran itu bukan bentuk provokasi. Mereka menganggap Laut China Selatan adalah jalur internasional yang bebas dilalui selama mengikuti aturan hukum laut internasional.
Nah, di sinilah problem utamanya muncul.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui konsep yang dikenal sebagai “nine-dash line”. Sementara banyak negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, bahkan Indonesia dalam beberapa konteks tertentu, tidak mengakui klaim tersebut. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 juga menyatakan bahwa dasar hukum klaim China tidak memiliki legitimasi yang cukup menurut hukum internasional. Namun Beijing menolak putusan tersebut hingga hari ini.
Jadi ketika kapal asing berlayar di wilayah yang dianggap internasional oleh banyak negara tetapi dianggap wilayah nasional oleh China, gesekan seperti ini hampir pasti terjadi.
Kenapa Belanda Sampai Ikut Main?

Kalau dipikir-pikir, banyak orang mungkin bertanya: “Lah, Belanda kan jauh banget dari Asia. Ngapain ikut-ikutan?” Jawabannya ada di perubahan strategi keamanan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa mulai melihat Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sangat penting secara ekonomi dan strategis. Sebagian besar perdagangan dunia melewati jalur laut di kawasan ini. Kalau stabilitas Laut China Selatan terganggu, efeknya bisa merembet ke rantai pasok global, harga barang, hingga ekonomi dunia.
Karena itu, Belanda bersama beberapa negara Eropa lainnya mulai mengirim kapal perang ke kawasan Indo-Pasifik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan navigasi. Mereka ingin menegaskan bahwa jalur laut internasional harus tetap terbuka dan tidak boleh didominasi oleh satu negara saja.
Dalam konteks ini, kehadiran HNLMS De Ruyter sebenarnya merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, bukan misi tunggal Belanda semata.
Era Baru: Perang Elektronik Lebih Menakutkan dari Meriam?
Yang bikin insiden ini makin menarik adalah pengakuan China soal penggunaan “gangguan elektronik peringatan” terhadap kapal Belanda.
Kalau dulu orang membayangkan konflik laut identik dengan tembakan rudal atau duel meriam, sekarang medan perangnya sudah berubah. Negara-negara besar mulai mengandalkan teknologi peperangan elektronik untuk mengganggu radar, komunikasi, navigasi, atau sistem sensor lawan.
Istilah kerennya adalah gray zone conflict atau konflik zona abu-abu. Artinya, tindakan yang cukup agresif untuk memberikan tekanan, tetapi tidak sampai memicu perang terbuka.
Buat China, metode ini relatif aman karena bisa menunjukkan kekuatan tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Di sisi lain, negara-negara Barat melihat langkah seperti ini sebagai bentuk intimidasi yang berpotensi meningkatkan risiko salah perhitungan di lapangan.
Bayangin aja, kalau sistem navigasi kapal tiba-tiba terganggu saat beroperasi di kawasan yang ramai lalu lintas militer, potensi insiden bisa jadi jauh lebih besar dibanding yang terlihat di permukaan.
Laut China Selatan Makin Ramai Pemain
Insiden Belanda-China ini juga menunjukkan satu fakta penting: Laut China Selatan sekarang bukan lagi arena yang hanya diisi negara-negara Asia.
Amerika Serikat rutin mengirim kapal perang ke kawasan tersebut. Inggris beberapa kali menggelar operasi maritim. Prancis aktif melakukan patroli. Jepang dan Australia juga semakin sering menunjukkan kehadiran militernya. Kini Belanda ikut masuk dalam daftar negara yang terlibat langsung dalam dinamika kawasan.
Dari perspektif Beijing, kehadiran kapal-kapal perang asing tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional China.
Sementara dari perspektif negara-negara Barat, kehadiran mereka justru dipandang sebagai upaya menjaga kebebasan pelayaran dan keseimbangan kekuatan di kawasan.
Dua sudut pandang yang berbeda inilah yang membuat Laut China Selatan terus menjadi titik panas geopolitik dunia.
Dampaknya Bagi Indonesia
Sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tentu ikut memperhatikan perkembangan ini dengan serius.
Meskipun Indonesia bukan pihak dalam sengketa Kepulauan Paracel, stabilitas Laut China Selatan sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia. Jalur perdagangan, keamanan maritim, hingga aktivitas ekonomi di sekitar Laut Natuna Utara memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi kawasan.
Karena itu, Indonesia selama ini konsisten mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional dan dialog damai.
Buat Jakarta, kawasan yang stabil jauh lebih menguntungkan dibanding situasi yang dipenuhi unjuk kekuatan militer dari berbagai negara. Konfrontasi antara kapal perang Belanda HNLMS De Ruyter dan militer China mungkin tidak berujung pada baku tembak atau perang terbuka. Namun insiden ini menjadi sinyal bahwa persaingan geopolitik di Laut China Selatan semakin kompleks.
Yang dulu hanya melibatkan negara-negara sekitar kawasan, sekarang sudah menarik keterlibatan kekuatan global dari Eropa hingga Amerika Utara. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi peperangan elektronik, pola konflik modern menjadi semakin sulit diprediksi.
Singkatnya, Laut China Selatan saat ini bukan cuma soal kapal perang lewat atau tidak lewat. Ini tentang siapa yang berhak menentukan aturan main di salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Dan honestly, tensinya kelihatan belum bakal turun dalam waktu dekat.
Referensi
- Detik News – Tegang, China Usir Kapal Perang Belanda di Laut China Selatan.
- Metro TV News – Tiongkok Usir Kapal Perang Belanda di Wilayah Sengketa Laut China Selatan.
- Ruang Bibir – Kapal Perang Belanda dan China Terlibat Konfrontasi di Laut China Selatan.
- IDN Financials – China Usir Kapal Perang Belanda di Laut China Selatan.
- Defence Security Asia – China Lancar Peperangan Elektronik Terhadap Frigat Belanda di Laut China Selatan.
- Indomiliter – Pasca Sowan ke Surabaya, Fregat Belanda HNLMS De Ruyter F804 ‘Diusir’ Jaming di Laut Cina Selatan.















Leave a Reply